Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Pengawasan dan pengaturan oleh negara menjadi penting dalam rangka mencapai keseimbangan pertumbuhan. Pemerintah harus merencanakan pengawasan fisik dan langkah-langkah fiskal dan moneter. “Mengatasi perbedaan sosial dan menciptakan situasi psikologis, ideologis, sosial dan politik yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi merupakan tugas terpenting pemerintah.

Kebijakan pemerintah juga berkaitan secara langsung dengan penciptaan nilai mata uang serta menentukan harga agar tidak terjadi inflasi.

Peran pemerintah dalam membangun ekonomi daerah antara lain adalah sebagai berikut :

1. Entrepreneur. Peran pemerintah daerah sebagai entrepreneur merupakan tanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis di daerahnya. Dalam hal ini pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu usaha sendiri dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau bermitra dengan usaha swasta namun kegiatan usahanya tetap dalam pengendalian pemerintah daerah.
2. Koordinator. Pemerintah daerah harus mampu bertindak sebagai koordinator dalam pembangunan ekonomi di daerahnya, yaitu melalui penetapan kebijakan-kebijakan atau mengusulkan strategi pembangunana ekonomi yang komprehensif bagi kemajuan daerahnya.
3. Fasilitator. Pemerintah daerah dapat menjadi fasilitator dengan cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan attitundinal (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya.
4. Stimulator. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai stimulant dalam penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan khusus yang dapat mempengaruhi dunia usaha untuk masuk ke daerah tersebut.

Daftar Pustaka :
Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, hlm. 431. 

Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, Yogyakarta : BPFE, 2004, hlm. 347.

Subandi, Ekonomi Pembangunan, Jakarta : AlfaBeta, 2012, hlm. 143-144.