Apabila dilihat dari pendekatan keuntungan perusahaan
multinasional yang tidak dapat diprediksi, pengawasan pemerintah, dan penerapan
peraturan mengenai nilai tukar mata uang
menyebabkan penurunan nilai pajak yang dikenakan. Peraturan ini berlaku
bagi barang yang dihasilkan pada satu Negara yang akan dijual pada Negara lain
dan akan disampaikan pada konsumen ke tiga meskipun barang tersebut langsung
diambilkan dari gudang perusahaan dan di sampaikan pada konsumen yang
bersangkutan. Perusahaan induk membayar pengecernya dan kemudian pengecer akan
menjualkan barang dari perusahaan induk.
Menurut batas
maksimal pengiriman barang yang telah ditetapkan pada satu daerah, sangatlah
mudah untuk menciptakan satu keputusan untuk perubahan harga nilai mata uang.
Peraturan dari pusat juga melindungi perusahaan dengan segala fasilitas yang
memudahkan perusahaan dalam kebijakan nilai tukar mata uang. Anak perusahaan
dapat memesan barang dengan menggunakan mata uang yang berlaku didaerahnya
kemudian disesuaikan dengan mata uang di lokasi perusahaan induknya. Di sini
MNC akan membantu perusahaan dalam menghitung nilai tukar mata uang dua lokasi
yang bersangkutan tersebut.
Mempunyai fasilitas
kestabilan nilai mata uang mengandung banyak biaya, meskipun mereka memiliki
komunikasi yang baik antar cabang – cabang perusahaan di lain – lain daerah.
Dan hal ini juga dipengaruhi kebijakan pajak yang ada di masing – masing
daerah.
Sebelum tahun 1962,
U.S sempat menetapkan peraturan bagi perusahaan multinasional agar dapat
memiliki fasilitas dengan pajak rendah atau nol sekalipun. Dengan cara membeli
dengan harga yang murah dan menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi, MNC
mendapatkan keuntungan yang besar di dukung dengan peraturan yang menetapkan
pajak rendah atau nol sekalipun. Tetapi hal ini tidak berlangsung lama, setelah
ada penetapan peraturan pajak baru di U.S tahun 1962 dimana pendapatan dianggap
bagian dari penghasilan Negara, maka peraturan pajakpun berubah.
Pada tahun 1977
peraturan yang berasal dari IRS mengenai nilai mata uang dan pajak, yang
menyangkut perusahaan induk yang berasal di U.S dan menjadi bagian dari
pendapatan Negara maka diatur kembali peraturan baru dimana terdapat subsidi
dari pemerintah U.S.
Peraturan dari
perusahaan induk yang berhubungan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan
cabangnya membuat FTCs kewalahan. Apalagi nilai tukar mata uang tidak dapat di
rundingkan dengan peraturan pajak yang berlaku.
0 komentar:
Posting Komentar